logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Penilaian Kinerja Pegawai Sebagai Acuan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Oleh : H. A. Zahri, S.H., M.H.I. (Ketua Pegadilan Agama Trenggalek)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dirumuskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi pegawai ASN terdiri dari dua macam PNS dan PPPK.

PNS memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat peran PNS yang strategis mutlak diperlukan pembinaan dan salah satu langkah pembinaan berwujud penilaian terhadap kinerja. Penilaian kinerja digunakan antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, promosi dan demosi, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dan terakhir diberlakukan sebagai acuan pembayaran tunjangan kinerja (tukin). Dimana pemotongan tukin sebelumnya hanya terkait absensi (ketidak hadiran), termasuk didalamnya hukuman disiplin dan percutian dan mulai September 2020 pemotongan tukin dikaitkan dengan penilaian kinerja pegawai.

Sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 2011, PNS/hakim biasanya di akhir tahun disibukkan dengan pembuatan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), terutama bagi PNS/hakim yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, DP3 mesti dipolototi karena syarat bisa naik pangkat jika DP3 dua tahun terkhir is okey. DP3 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979.

Pembuatan DP3 menggunakan azas tertutup sehingga bermasalah dengan objektivitasnya. Penilaiannya bersifat rahasia dan penilai mempunyai otoritas yang mutlak dalam menilai kinerja seseorang, tidak ada indikator yang jelas sebagai dasar penilaian. Penilaian berdasarkan subjektifitas penilai, bukan atas dasar prestasi kerja sehingga sering terjadi penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh penilai, antara lain : baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi