logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Wanprestasi Sebagai Alasan Pembatalan Persetujuan Damai
(Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)

Oleh : Ahmad Z. Anam, S.H.I., M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

Perdamaian adalah sayyid al-ahkam (panglima hukum). Perdamaian juga merupakan cita-cita tertinggi hukum. Al-Qur'an tegas mengatakan bahwa wa ash-shulhu khair. Risalah Umar Ibn Khattab juga menyatakan wa ash-shulhu jaizun baina al-muslimina illa shulhan ahalla haraman au harama halalan.4 Oleh karena itu, upaya damai merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan atau sengketa (perdata).

Upaya damai dapat ditempuh dalam semua jalur penyelesaian sengketa, baik dalam jalur non-litigasi, ataupun saat sengketa telah terlanjur dimajukan ke jalur litigasi. Dalam konteks perdamaian dilakukan dalam jalur non-litigasi, persetujuan damai lazimnya dituangkan dalam suatu akta bawah tangan atau akta notaris.

Meskipun perdamaian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa, namun ternyata i'tikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan persetujuan damai, khususnya dalam jalur non-litigasi, sering kali menemui kendala. Kendala tersebut terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan persetujuan perdamaian (wanprestasi). Hal Ini tentu merugikan pihak lainnya.

Sebagai respons atas adanya kendala tersebut, hukum acara perdata memberikan solusi berupa garansi atau perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Garansi tersebut berupa hak bagi pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi untuk meminta kepada pengadilan agar membatalkan persetujuan damai tersebut, atau, jika berkehendak, ia juga dapat memaksa pihak lain yang ingkar janji untuk memenuhi isi persetujuan (1267 KUH Perdata).

Perkara (gugatan) yang timbul akibat adanya wanprestasi terhadap persetujuan damai sebagaimana dideskripsikan di atas acap kali beririsan dengan persoalan-persoalan keperdataan yang menjadi kompetensi peradilan agama, misalnya: persetujuan tentang pembagian harta bersama dan persetujuan pembagian waris antar orang Islam. Sehingga, mau tidak mau, kita sebagai pelaku kekuasaan kehakiman pada peradilan agama harus memahami hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Bertolak dari deskripsi tersebut di atas, maka dapat ditarik dua permasalahan utama:

  1. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam sebuah persetujuan damai?
  2. Sejauh mana batasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa pembatalan persetujuan damai?

Artikel ini, dengan segala keterbatasannya, berusaha menjawab kedua pertanyaan tersebut. Saran dan kritik yang konstruktif senantiasa kami harapkan, demi tumbuh-suburnya dinamika ilmu pengetahuan.

baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi