logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Hukum Wakaf Islam Corak Ke-Indonesiaan dan Kemodernannya

Oleh : Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)

Produk hukum Islam bidang wakaf di Indonesia, tidak terlepas dari pemahaman fikih yang diwarisi selama berabad-abad dari para ulama yang berpandangan tradisional dalam masalah benda wakaf. Instrumen hukum perwakafan yang masuk ke dalam sistem hukum positif mengatur harta wakaf awalnya hanya terbatas benda tidak bergerak. Pengelolaan benda wakaf tidak membawa danpak signifikan untuk memobilisasi wakaf yang berfungsi sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan teori pendekatan perundang-undangan. Dengan bertambah luasnya wawasan fikih ternyata reformasi hukum wakaf Islam di Indonesia berlanjut pada tataran hukum positif yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kesimpulan penelitian ini; wakaf Islam Ke-Indonesiaan mencakup harta tidak bergerak maupun bergerak. Konstribusi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam, berperan penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan menopang perekonomian umat Islam dan negara.

baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi