logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Badilag Command Center, Fitur Baru Ditjen Badilag

badilag command center

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan lompatan pembaruan dengan aneka inovasi. Tujuh aplikasi inovasi terus disempurnakan untuk menunjang kelancaran tugas dan kinerja. Tujuh inovasi itu antara lain inovasi notifikasi perkara, informasi perkara, antrean sidang, verifikasi data kemiskinan, e-eksaminasi, PNBP, dan command center Badilag.

Salah satu inovasi yang menarik dicermati ialah command center Badilag. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Dirjen Badilag bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Agama. “Melalui tatap muka di udara seperti ini saya bisa memastikan kedisiplinan pegawai. Juga mengevaluasi apakah program prioritas Badilag berjalan dengan baik”, tegas Dirjen Badilag, Aco Nur, di sela-sela acara teleconference dengan beberapa Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat, Jumat (17/5).

Lima satker yang diberikan kesempatan melakukan dialog interaktif dengan Dirjen Badilag antara lain PTA Bandung, PA Bandung, PA Karawang, PA Majalengka, dan PA Kota Banjar. Masing-masing satker memaparkan capaian yang telah dilakukan berikut kendala apa saja yang sedang dihadapi. Inventarisasi masalah tersebut nantinya menjadi data primer untuk pengambilan kebijakan ke depan. Soal anggaran Posbakum di wilayah PTA Jawa Barat, misalnya, antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan Posbakum tidak seimbang. Sehingga Dirjen Badilag berjanji akan menambah alokasi anggaran untuk Posbakum di tahun mendatang.

Pengadilan Agama Kota Banjar menjadi salah satu satker yang ditunjuk untuk melakukan teleconference dengan Dirjen Badilag. Bertempat di ruang rapat pimpinan, Ketua PA Kota Banjar, Fakhrurazi, melakukan komunikasi dengan Dirjen Badilag. Turut hadir dalam forum istimewa itu segenap hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional.

Di awal pembicaraan Dirjen menanyakan perihal program prioritas Badilag yang tengah dijalankan di PA Kota Banjar. Ketua PA Banjar menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Badilag, yakni e-court (layanan pendaftaran perkara secara online) telah digunakan dengan baik dalam menunjang kemudahan proses berperkara. Dari 304 perkara yang masuk pada tahun 2019, sedikitnya ada 97 perkara yang didaftar melalui e-court. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PA Kota Banjar masuk dalam peringkat 10 besar se-Indonesia dengan satker terbanyak menerima perkara melalui e court.

ruang badilag command center

Pada sesi berikutnya Dirjen Badilag mengevaluasi kinerja penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sebagaimana diketahui bahwa SIPP merupakan program prioritas yang menunjang peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan. Karena itu, sejak tahun 2018 Ditjen Badilag melakukan penilaian kinerja melalui SIPP. Penilaian dilakukan terhadap seluruh satker di lingkungan Peradilan Agama. Penilaian kinerja pengadilan ini dilakukan setiap minggu, dan tidak berdasarkan kelas pengadilan, melainkan berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Pengkategorian ini bertujuan agar penilaian bisa lebih proporsional karena berdasarkan beban kerja yang diterima. Dalam penilaian ini akan ditampilkan seluruh pengadilan dengan acuan kinerja yang memenuhi penilaian di atas 75% akan berada di zona hijau, di bawah 75% namun di atas 50% berada di zona kuning, dan di bawah 50% berada di zona merah. Hasil tersebut akan dimuat dalam website Ditjen Badilag setiap minggu di hari Jumat.

Dengan adanya penilaian rutin tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kinerja pengadilan yang secara langsung berdampak juga ke masyarakat pencari keadilan karena dengan dimuatnya hasil evaluasi tersebut, maka masing-masing pengadilan akan berlomba lomba memperbaiki kinerja. Tak terkecuali PA Kota Banjar yang terus bertengger di zona hijau. Namun demikian Dirjen Badilag tetap berharap PA Kota Banjar lebih gigih lagi dalam bekerja sehingga peringkat di SIPP terus meroket hingga setidaknya masuk 10 besar. “Saya ingin peringkat SIPP terus ditingkatkan meski berada di zona hijau”, harapnya.

Di akhir kesempatan Dirjen Badilag menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap aparat Peradilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat yang telah berjuang keras bekerjasama dalam mewujudkan Peradilan Agama yang modern dan terus meningkatkan pelayanan publik. Dirjen Badilag juga menyampaikan bahwa piranti teknologi untuk teleconference ke depan akan terus dikembangkan pemanfaatannya, antara lain sebagai sarana melalukan pembinaan dan pelatihan yang dikomando langsung oleh Badilag dan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Membangun Sistem Organisasi Peradilan yang Efektif dan Efisien

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja pengadilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yustisial maupun non teknis yustisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai pengadilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

Perlu dicari cara agar kordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal.

Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa negara maju penggunaanya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Badilag Command Center yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim kordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

5 Fungsi Badilag Command Center

Terdapat 5 fungsi penting pada Badilag Command Center yang akan dikembangkan, yaitu : a) Data Center Magement, Mengatur manajemen dan pengendalian operasi berbasis teknologi informasi berupa pusat data SIPP, E Court, Website, SIKEP; b) Business Application Management, Pusat pengembangan berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Peradilan Agama; c) Virtual Meeting Room, Merupakan media untuk berinteraksi dan berkoordinasi langsung dengan satuan kerja pengadilan agama di seluruh Indonesia, atau merespon suatu kejadian penting sehingga dapat memanage berbagai situasi secara cepat dan efektif. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk sidak dan pengawasan kedisiplinan secara langsung ke satuan kerja di daerah; d) E Learning Center, Pusat pembinaan dan pengembangan tenaga tekhnis dan non tekhnis aparatur peradilan agama. Selain kurikulum yang akan disiapkan sebagai bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan tenaga tekhnis dan non tekhnis, fungsi ini juga bisa digunakan untuk kegiatan kuliah umum maupun diskusi ilmiah yang akan menghadirkan pakar dan ahli baik itu dari kalangan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, praktisi maupun akademisi dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negri; e) Support Center Management, Memberikan bantuan kepada tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Tupoksi dan Program Kerja.

Dalam waktu dekat, diharapkan seluruh peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding sudah terkoneksi, Ditjen Badilag akan mengeluarkan standar minimal perangkat dan ruangan yang harus disiapkan untuk menunjang sistem ini, kedepannya juga jika proyeksi sistem E Court mengarah ke E Litigasi dan akan membuka peluang pemeriksaan saksi di persidangan melalui teleconfrence, peradilan agama sudah siap untuk melaksanakannya.

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi