logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Bahas Pensiun Pegawai, Badilag Gelar Rapat Koordinasi dengan BKN, Setneg dan Biro Kepegawaian MA

badilag bahas pensiun pegawai

Ditjen Badilag melakukan rapat koordinasi dengan BKN, Kementrian Sekretariat Negara dan Biro Kepegawaian MA, Rabu (22/5). Rapat koordinasi tersebut membahas beberapa hal yang menyangkut proses pengurusan para hakim peradilan agama yang akan pensiun, kenaikan pangkat dan mutasi.

Rapat koordinasi yang berlangsung di gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat, ini dihadiri oleh Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H.,M.H, Direktur pembinaan tenaga teknis PA Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag dan beberapa pejabat eselon III Ditjen Badilag.

Aco Nur menegaskan bahwa proses kenaikan pangkat dan pensiun bagi para pejabat peradilan agama khususnya hakim sangat dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu.

Untuk tahun 2018 sampai tahun 2019 Ditjen Badilag mengusulkan hakim golongan IV C ke atas yang akan pensiun sebanyak 204 usulan. Sebagaian hakim sudah mendapatkan SK pensiun, selebihnya belum.

"Dengan rapat koordinasi ini diharapkan proses kenaikan pangkat bagi para pejabat peradilan agama bisa berlangsung dengan cepat dan tepat. Untuk SK para hakim yang akan pensiun juga bisa diterima minimal 2 bulan sebelum waktu pensiun," ujarnya.

Sementara itu pihak Kementrian Sekretaris Negara yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pejabat negara , Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementrian Sekretariat Negara Drs. Harly Agung Prabowo, M.Si, yang membidangi urusan pejabat Negara terkait pensiun, kepangkatan, dan pemberhentian hakim dari jabatannya, berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepegawaian MA RI dan Ditjen Badilag untuk bisa memberi pelayanan yang maksimal.

Menurutnya, saat ini hampir seluruh proses pengurusan tersebut berbasis elektronik. Hal demikian sejalan dengan program Ditjen Badilag yaitu menggunakan kemutakhiran teknologi untuk memajukan administrasi peradilan agama. "Dengan cara itu tidak perlu lagi menyerahkan hard copy, cukup dengan data soft copy untuk pengusulan ke BKN dan Setneg," tuturnya.

Badan Kepegawaian Negara juga berkomitmen yang sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik dengan prinsip tepat waktu, tepat orang yaitu dalam pencetakan SK tidak boleh ada kesalahan huruf atau nama, dan tepat uang yaitu agar hak-hak keuangan bagi yang naik pangkat, pensiun bisa diperoleh sesuai haknya tanpa menunggu-nunggu dalam waktu yang lama.

"BKN juga mengusulkan agar para hakim yang akan naik pangkat dan pensiun supaya bisa dimutakhirkan datanya sehingga valid, tidak ada kesalahan ataupun kekurangan dokumen, " ujar Sulastri, S.H., M.Si, Kasubdit Penetapan Pertek Pensiun PNS, Badan Kepegawaian Negara .

Menurutnya, syarat tersebut sangat berdampak kepada proses pengusulan. Begitu juga agar pihak Taspen bisa bersinergi dengan cepat supaya SK yang bersangkutan bisa segera direalisasikan dengan cepat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama kepala bagian pemberhentian dan Pensiun Biro kepegawaian MA Hanizar, S.H., M.Si menyampaikan, sering terjadinya keterlambatan SK pensiun dikarenakan pengusulannya terlambat sehingga berdampak pada proses pemberkasan.

Ia juga mengatakan, MA mengusulkan agar pertek ( persetujuan teknis ) bisa diambil oleh setiap Ditjen. "Dengan itu, Ditjen dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan proses di BKN yang terbaru dan bisa dengan cepat mencetak pertek dan SK, " tuturnya.

Usai Rapat koordinasi, mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi gallery Badilag yang berada di samping ruang rapat.

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi