logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Badilag Lakukan Pembekalan Terhadap 58 Satker Predikat WBK

IMG 2852

Jakarta - Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (badilag) melakukan pembekalan kepada 58 satuan kerja di ligkungan peradilan agama yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di gedung Sekretariat MA,lt. 12, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Pembekalan ini diberikan sebelum dilakukan reviu oleh tim nasional dari kemenpan RB.Ke 58 satuan kerja tersebut tediri dari 16 Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan 42 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah .Mahkamah Agung melalui surat sekretaris MA No.759/SEK/OT.01.1/6/2019 tanggal 11 Juni 2019, mengusulkan sebanyak 174 satker di lingkungan MA yang akan direviu atas predikat WBK.

Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H dalam arahannya mengatakan, dari 192 satker yang diusulkan Badilag, hanya 74 satker yang dipilih oleh Bawas MA.

"Kemudian dari 74 satker itu yang lolos hasil seleksi Tim Penilai Internal MA (TPI) sebanyak 58 satker. Ini menandakan kemampuan satker untuk mempersiapkan segalanya dengan waktu yang terbatas. Ini hal yang luar biasa," ujarnya.

Ia mengungkapkan, seharusnya tim dari Badilag akan melakukan pendampingan Zona Integritas (ZI) terhadap 58 satker berpredikat WBK, mengingat tim nasional kemenpan RB akan melakukan reviu pada pertengahan Juli mendatang.

"Jika kita melakukan pendampingan, dengan anggaran dan waktu yang terbatas, paling banyak hanya bisa melakukan pendampingan sebanyak 5 satker saja. Karena itu saya kumpulkan 58 satker untuk dilakukan pembekalan, " tuturnya.

Sementara itu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag berharap dengan acara pembekalan ini akan terbangun satu presepsi dan metode yang sama.

IMG 2889

“Saya berharap satker yang mendapat nilai terbaik bisa berbagi informasi dan pengalamannya, sehingga nanti ketika dinilai oleh tim nasional Kemenpan RB, semuanya memiliki pola yang sama,” ujarnya.

Dalam acara ini Badilag menghadirkan Dr. Suhadak, S.H., M.H Hakim Tinggi PTA Manado yang juga mantan Ketua PA Surabaya untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaan ZI.

Suhadak memaparkan tentang strategi implementasi pembangunan ZI. Menurutnya ada 3 hal yang harus diterapkan suatu birokrasi dan 3 hal ini akan menjadi sasaran penilaian pelaksanaan ZI.

Pertama, birokrasi yang bersih, akuntable dan berkinerja tinggi. Kedua, birokrasi yang efektif dan efesien dan ketiga , birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Menurutnya lagi, sikap visioner dan keberanian dari 4 pilar pengadilan (ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris) merupakan salah satu hal yang menjadi penilaian tim nasional kemenpan RB. "Bukan hanya sapras (sarana dan prasarana) yang lengkap, sikap visioner pimpinan pengadilan menjadi penilaian juga," tuturnya.

Sementara itu PA Mojokerto sebagai satker yang mendapat nilai tertinggi diberi kesempatan untuk memberikan kiat-kiat dan starteginya dalam pelaksanaan ZI. Ketua PA Mojokerto Dr.Musthofa, SH., MH. memaparkan materi tentang Langkah - langkah menuju pembanguna ZI.

Menurutnya ada 5 hal yang harus disiapkan untuk pelaksanaan ZI.

Pertama, komitmen pimpinan. Kemampuan dan kemauan pimpinan dalam membangun komitmen, mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan perubahan. Menurutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di PA Mojokerto tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat lebih baik.

“Dengan keterbatasan itu maka saya menunjuk hakim senior menjadi ketua tim RB dan hakim yunior menjadi ketua tim ZI. Pelaksanaan ZI itu perlu proses pembangunan dari hal-hal yang mendasar,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayan publik. Diantaranya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang tungu yang nyaman, PTSP, layanan posyakum, keramahan petugas dalam melayani dan pemanfaatan IT.

Ketiga, hadir di publik. Unit kerja berupaya melakukan inovasi kegiatan yang mendekati masyarakat , seperti kegiatan sidang keliling, one stop service, melakukan MoU dengan kantor POS dan PTN , sehingga masyarakat pencari keadilan yang berpekara ke PA Mojokerto tidak perlu keluar pengadilan untuk melakukan pembayaran biaya perkara karena di pengadilan sudah tesedia bank dan kantor pos untuk legalisai.

Keempat, sosialisasi program. Mengoptimalkan media sosial dan media lainnya sebagai sarana publikasi dan komunikasi ke pengguna layanan menjadi efektif , seperti WA, website dan facebook.

Kelima, Jaga konsistensi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI agar program berjalan secara berkelanjutan yaitu dengan mengadakan rapat dinas, rapat evaluasi dan rapat internal.

IMG 2802

PA Mojerkerto juga sempat mempresentasikan LKE yang telah dinilai oleh tim penilai internal MA.

Badilag juga mengundang narasumber, Drs. Agus Uji Hantara, M.E. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kemenpan RB.

Agus menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan guna menghadapi evaluasi pelaksanaan ZI.

Menurut Agus, Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan ZI, merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang “world class”. Satker-satker yang sudah berpredikat WBK adalah satker yang sudah berhasil melakukan reformasi, sehingga bisa menjadi contoh untuk satker yang lain. “Jadi ini bukan seperti mengikuti sebuah kontes dengan dokumen yang lengkap, tetapi membangun dua hal, yaitu SDM dan sistemnya,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi 174 satker di lingkungan MA yang berpredikat WBK. Agus menilai, jika diihat dari LKE, sudah memenuhi syarat, cuma ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan survei. “Perlu dilakukan survei eksternal oleh BPS, yaitu survei persepsi korupsi dan survei kepuasan masyarakat,” ungkapnya.

Selain diikuti 123 peserta dari 58 satker, acara ini juga dihadiri oleh pejabat eselon I, II, II dan IV Ditjen Badilag. Para peserta tampak antusias mengikuti acara. Ini dibuktikan yang seharusnya 116 peserta yang hadir sesuai undangan, menjadi 123 peserta. Ini ditandai dengan kehadiran peserta mencapai 123 peserta, yang seharusnya 116 peserta.

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi