logo

 

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,
Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Program Prioritas

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.
Zona Integritas (ZI)

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.
Stop Gratifikasi

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Whistleblowing System

JADWAL SIDANG

jadwal sidang

INFORMASI PERKARA

informasi perkara

E-COURT

e-court

PENGADUAN

pengaduan

GUGATAN MANDIRI

gugatan mandiri

  • Layanan Hukum Gratis
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi Pendukung

aplikasi sitipadia

footer pengaduan footer simari footer komdanas footer sipp footer direktori putusan
footer sikep footer abs badilag footer lpse footer jdih footer perpustakaan

Ketua MA Kerajaan Maroko Lakukan Kunjungan Kerja ke MA RI

Ketua MA kerajaan Maroko Mustafa Faress ketika mengunjungi MA dan bertemu ketua MA Hatta Ali

JAKARTA, Ketua Mahkamah Agung (MA) Kerajaan Maroko, Mustafa Faress melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI. Mustafa yang didampingiAli Rhezouani Humas MA Maroko, tiba di bandara Soekarno-Hatta, Rabu (8/7) pukul 16.00 WIB.

Rombongan diterima Ketua Kamar Agama Dr. Amran Suadi, SH., MH., MM, Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H dan ketua PA Tangerang Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H, beserta jajarannya.

Dubes negara Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah, turut serta dalam penerimaan ini.

Amran mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. "Selamat datang di Indonesia, ketua MA RI sangat senang atas kunjungan ini, " ujar Amran Suadi yang mewakili ketua MA dalam penerimaan ini.

Sementara Mustafa merasa senang telah tiba di Jakarta, mengingat perjalanan dari Maroko ke Indonesia ditempuh selama 16 jam."Selama dipesawat saya sudah menanti kapan bisa sampai di Jakarta," ujarnya.

Keesokan harinya Kamis (9/10), Ketua MA Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H menerima mustofa di ruang rapat Ketua MA, Lt. 13, gedung MA.

Acara ini dihadiri para pimpinan MA, Hakim Agung , Sekretaris MA serta Dirjen Badilag . Sementara mustafa didampingi Humas Mahkamah Agung Maroko Ali Rhezouani, Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah, dan Diplomat Kedutaan Besar Maroko Omar el-Asli .

Hatta Ali mengungkapkan kesenangannya atas kedatangan Ketua MA negara Maroko beserta rombongan. "Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ini dan semoga dengan pertemuan ini bisa terjalin kerjasama dibidang Peradilan," tuturnya.

Dalam pertemuan ini Ketua MA kedua negara menjelaskan sistem Peradilan di MA Indonesia dan Maroko.

Hatta Ali mengatakan, selain Ketua MA terdapat dua orang wakil ketua MA. "Wakil ketua MA Bidang Yudisial membawahi 5 ketua kamar yang berhubungan dengan teknis perkara, yaitu ketua kamar pidana, ketua kamar pedata, ketua kamar agama, ketua kamar militer dan ketua kamar tata usaha negara. Sedangkan wakil ketua MA Bidang Non Yudisial membawahi 2 kamar, yaitu ketua kamar pembinaan dan ketua kamar pengawasan, " ia menjelaskan.

Hatta Ali juga mengungkapkan, perkara yang masuk pada tahun lalu sebanyak 18.544 perkara." Diprediksi tahun ini perkara yang masuk mengalami peningkatan menjadi 20.000 perkara pertahun, " ungkapnya.

Mahkamah Agung RI, Lanjut Hatta Ali, membawahi sekitar 900 satuan kerja di seluruh indonesia. Di 34 provinsi, dimana disetiap provinsi terdapat ketua pengadilan tingkat banding dari peradilan umum , agama , TUN dan disebagian provinsi terdapat peradilan militer.

Sementara Mustafa mengatakan, ia sangat terkesan dengan penyambutan ketua MA RI."Saya berterima kasih atas sambutan dan peneriman yang sangat baik oleh ketua MA dan jajarannya.Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata," terang Mustafa.

Ia juga menjelaskan, MA atau peradilan di kerajaan Maroko sangat independen,tidak ada intervensi dari Sultan (Raja). "Setelah putusan keluar, putusan tersebut harus dilaksanakan oleh lembaga independen dan bukan lagi kewenangan MA kerajaan Maroko,"ujar mustafa.

Mustafa mengungkapkan, MA kerajaan maroko juga memilik 5 kamar, yaitu kamar tata Usaha Negara, kamar peradilan perdata gama, kamar perdagangan, kamar pidana dan kamar pengadilan umum dengan perkara yang masuk pada setiap kamar sekitar 54.000 perkara. "Sama seperti di Indonesia, setiap pengadilan di kerjaan Maroko dibantu oleh panitera, sekretaris, dan jurusita, " tuturnya.

Ketua MA Kerajaan Maroko Mustafa Faress, ketika berdialog dan memberikan kuliah umu di depan para calon hakim di Balitbang Kumdil MA, di mega mendung, Bogor

Ketua Mahkamah Agung kedua negara juga membahas finalisasi draf MoU yang berisi tentang Pertukaran dan Kerja Sama Yudisial yang akan ditandatangani di MA Kerajaan Maroko dalam waktu yang disepakati bersama.

Setelah bertukar cendera mata, Hatta Ali sempat mengajak Mustafa untuk melihat ruang pelantikan di lantai 14 gedung MA. Rombongan Ketua MA Kerajaan Maroko juga ikut sholat dzuhur berjamaah di masjid Al Mahkamah.

Kunjungan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Selain mengunjungi MA, rombongan MA Kerajaan Maroko juga menyambangi Pusdiklat MA di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Jum'at (13/7).

Mereka diterima kepala Balitbang Diklatkumdil Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. Ketua kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM dan ketua Kamar Agama Dr. Amran Suadi, SH., MH., MM turut mendampingi rombongan Ketua MA kerjaan Maroko.

Mustofa juga berkesempatan berdialog dan menjelaskan sistem Peradilan di MA Maroko kepada sekitar 520 calon hakim.

Usai mengunjungi Balitbang Diklatkumdil, rombongan ketua MA Kerajaan Maroko langsung menuju ke Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ketua MA Kerajaan Maroko melihat fasilitas dan sistem pelayanan di PA Jakarta Pusat

Tiba sekitar pukul 14.00 WIB di PA Jakarta Pusat, rombongan disambut Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur S.H., M.H, ketua PA Jakarta Pusat Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.H.I. beserta jajarannya.

Mustafa berkesempatan melihat-lihat fasilitas dan sistem pelayanan di PA Jakarta Pusat. Mereka diajak untuk meninjau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ), sistem antrian layanan, pelayanan e-court, ruang sidang dan ruang mediasi

Mustafa tampak terkesan dan melihat langsung Aparatur PA Jakarta Pusat saat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Dirjen Badilag dan ketua MA kerajaan Maroko saling bertukar cendera mata

Ketua MA Kerajaan Maroko juga sempat melakukan teleconference dengan beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Diakhir pertemuan Aco Nur dan Mustafa saling bertukar cendera mata.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi