Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI

Seleksi Penerimaan CPNS 2019 Mahkamah Agung RI JAKARTA, pa-purworejo.go.id - Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas,

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Zona Integritas (ZI)

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Purworejo.

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.

selengkapnya

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

selengkapnya

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.

Whistleblowing System

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

selengkapnya

JADWAL SIDANG

INFORMASI PERKARA

E-COURT

PENGADUAN

GUGATAN MANDIRI

idul adha 2021

duka cita muh milkhan

Berita PA Purworejo

Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat | (4/6)

Pelantikan Ahmad Ma'sum dan Tri Supami sebagai Panitera Pengganti PA Purworejo | (28/5)

Launching Aplikasi SITIPADIA dan Peresmian Media Center Serta Halal Bihalal 1442 H | (17/5)

Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Sewilayah Kedu | (30/3)

Penandatanganan SK Bersama PA PN tentang Panjar Biaya Perkara dan Radius | (16/3)

Berita Lainnya

Artikel Peradilan

Prospek Fatwa MUI Terhadap Hukum Positif di Negara Pancasila | (7/6)

Meneguhkan Kekuatan Salinan Putusan Elektronik Sebagai Dokumen Yang Sah | (25/5)

Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan | (25/5)

Resensi Buku "Inovasi dan Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama" | (25/5)

Mengkritisi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak | (26/4)

Artikel Lainnya

Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Layanan Hukum Gratis
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.