Portal Resmi - Pengadilan Agama Purworejo

popup-zi.jpg

Selamat Datang, Anda Memasuki Kawasan

ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Stop Gratifikasi

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan Jam Kerja.

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas. Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Aplikasi Sitipadia

Sistem Informasi Pengadilan Agama Dimanapun Berada (SITIPADIA). Memudahkan para pihak untuk mengakses informasi Pengadilan selama 24 jam.

selengkapnya

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.

selengkapnya

Aplikasi SIPP

Cara Mudah Telusuri Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

selengkapnya

Siwas MA RI

Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sarana yang disediakan bagi masyarakat pencari keadilan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

selengkapnya

maklumat-pelayanan.jpg

lapor.png

Idul_Fitri_1443_H_2022.jpg

Berita PA Purworejo

Penandatanganan Perjanjia Kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Purworejo dengan Kepolisian Resor Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo Jalin Kerjasama Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo | (20/04)

Aparatur Pengadilan Agama Purworejo Mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi, Peluncuran Aplikasi dan Pembinaan oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI | (13/03)

Pelantikan H. Muh. Mustangin S.H. Sebagai Sekretaris, Rifa Andriani, S.H. Sebagai Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Serta Alih Tugas Rizal Zaenal Abidin S.H. | (11/03)

Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Purworejo dengan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dan PT. POS Persero Cabang Purworejo | (23/02)

Berita Lainnya

Artikel Peradilan

Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak | (26/04)

Menghitung Besaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian | (26/04)

Pengadilan Terkesan Serba Salah dalam Menangani Kebanjiran Dispensasi Kawin | (21/04)

Menyambut Lailatul Qodar | (21/04)

Puasa Sebagai Momentum | (05/04)

Artikel Lainnya

Aplikasi Sitipadia

Testimoni Masyarakat

Pembangunan ZI

Profil Pengadilan Agama Purworejo

Dukungan Dirjen Badilag untuk Meraih WBK & WBBM

Pengumuman

- Pemberitahuan Pembatasan Layanan | (25/02)
- Pergeseran Hari Libur Maulid Nabi Muhammad SAW | (19/10)
- Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1442H (2021) | (13/04)
- Pengumuman hasil akhir seleksi PPNPN di Pengadilan Agama Purworejo | (28/01)
- Penghentian Sementara Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Purworejo | (20/01)

Pengumuman Lainnya

Layanan Hukum Gratis
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.